Senin, 14 April 2014

PEMBANGUNAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN SEKTOR PUBLIK

Materi Pembangunan kapasitas dan Kelembagaan sektor publik dapat didownload dibawah ini :
Pembangunan Kapasitas dan Kelembagaan Sektor Publik.pdf

DESENTRALISASI DAN PEMERINTAH DAERAH DI IRAN (REVIEW JURNAL)

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
DESENTRALISASI  DAN PEMERINTAH DAERAH DI IRAN

Pemerintah mulai campur tangan dalam urusan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat karena dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan populasi, maka kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Pada tahun 1980-an terjadi suatu perkembangan di bidang pemerintahan, yang mana para ahli dan sarjana di Afrika, Asia dan Amerika Latin menjadi antusias terhadap prospek desentralisasi di negara-negara berkembang karena mereka percaya bahwa dengan desentralisasi dan pelimpahan kekuasaan menjadikan demokrasi akan berkembang. Lalu Iran mengeluarkan “Undang-undang Kotamadya” pada tahun 1906 yang berisi tentang pendirian kotamadya sebagai pondasi administrasi lokal. Kotamadya bersifat independen dan dibekerja dibawah kekuasaan dewan kotamdaya. Setelah revolusi, Iran mengakui bahwa kotamadya adalah cara terbaik untuk melimpahkan kekuasaaan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, permasalahannya adalah pemerintah pusat di Iran terlalu kuat sehingga selama Desentralisasi pemerintah pusat tetap menjadi peran utama dalam politik lokal.

Pemerintahan daerah didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur masalah daerah. Sedangkan, desentralisasi digambarkan sebagai pendefinisian ulang dari struktur, prosedur dan pelaksanaan pemerintahan agar menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Desentralisasi dan pemerintahan daerah merupakan konsep yang saling berhubungan tetapi tidak sama dan keduanya tidak selalu menangani permasalahan bersama-sama. Konsep-konsep ini dilaksanakan pula diberbagai negara, tak terkecuali Iran. Kelebihan penggunaan konsep ini, antara lain :
- Partisipasi masyarakat lebih tinggi dalam urusan pmerintahan,
- Meningkatkan efesiensi dalam persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat,
- Manajemen yang lebih baik dalam menangani urusan publik,
- Sangat efektif untuk menghindari kekuatan disatu tangan yaitu kekuasaan di pemerintah pusat,
- Keputusan (Solusi) yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi dan masalah daerah.

Penerapan konsep desentralisasi dan Pemerintah daerah juga memiliki kelemahan, beberapa diantaranya adalah :
- Adanya kesenjangan kesejahteraan antara daerah satu dengan daerah lainnya,
- Membawa resiko yang lebih besar dalam perebutan kekuasaan oleh elit lokal atau kelompok kepentingan,
- Sering terjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ekonomi,
- Resiko paling nyata adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan akuntabilitas yang buruk.