NEW PUBLIC MANAGEMENT (MANAJEMEN PUBLIK BARU)

ALASAN MUNCULNYA TEORI MANAJEMEN PUBLIK (by Owen E.Huge)

1. Administrasi Publik tradisional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga perlu diubah menuju orientasi yang lebih memusatkan perhatian pada pencapaian hasil kinerja dan akuntabilitas.
2. Adanya dorongan yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku menuju kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan ke arah yang lebih fleksibel.
3. Perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara lebih jelas dan ditetapkannya tolak ukur keberhasilan kinerja melalui indikator kerja.
4. Perlunya para pegawai senior memiliki komitmen politik pada pemerintah daripada sekedar bersikap netral atau nonpartisipan.
5. Fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan sinyal pasar.
6. Adanya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi Pemerintah dengan melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dan privatisasi.

Keenam alasan tersebut di atas, ditambahkan oleh Martin Minogue (2000) dengan menyebut adanya 3 tekanan yang menyebabkan perlu adanya perubahan paradigma menuju ke Public management yaitu:

a. Semakin membesarnya anggaran pemerintah

b. Rendahnya mutu kinerja pemerintah

c. Adanya nilai ideologi yang bersifat konfiktif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

Pengertian Public Management Dan New Public Management

Pada dasarnya public management, yaitu instansi pemerintah. Overman dalam Keban (2004 : 85), mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Public management adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Berdasarkaan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafritz (1991:xi), mengemukakan bahw manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Doktrin utama Public Management adalah :

1. Fokus utamanya pada aktivitas manajemen, penilaian kinerja dan efisiensi, bukan pada kebijakan;
2. Memecah birokrasi publik ke dalam agensi-agensi (unit-unit) dibawah yang terkait langsung dengan pemakai pelayanan;
3. Pemanfaatan „pasar-semu‟ dan „kontrak kerja‟ untuk menggalakkan persaingan;
4. Pengurangan anggaran pemerintah;
5. Penggunaan gaya manajemen yang lebih menekankan pada sasaran akhir, kontrak jangka pendek, insentif anggaran, dan kebebasan melaksanakan manajemen.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Public Management dapat diartikan sebagai bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik. Dan Public Management berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan) maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (nonprofit sector). Organisasi publik melaksanakan kebijakan publik. Public Management memanfaatkan fungsi-fungsi : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti ia memfokuskan diri pada the managerial tools, techniques, knowledges and skills yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management. NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004 : 25), yaitu:

1. Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
2. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.
3. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan “social learning” dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM ini adalah bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan (steering) dari pada menjalankan sendiri (rowing), harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan memekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input (Rosenbloom & Kravchuck, 2005).

KARAKTERISTIK DAN PRINSIP NEW PUBLIC MANAGEMENT (by Hood, 1991)

M.Minougue (2000) paling tidak menyebut adanya 5 karakteristik utama Public Management, yaitu:

1. A separation of strategic policy from operational management. Public management lebih banyak terkait dengan tugas-tugas operasional pemerintahaan dari pada peran perumusan kebijakan.
2. A concern with results rather than process and procedure. Public management lebih berkonsentrasi pada upaya mencapai tujuan daripada upaya berkutat dengan proses dan prosedur.
3. An orientation the needs of customer rather than those of bureaucratic organizations. Public management lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dari pada kebutuhan birokrasi.
4. A withdrawal from direct service provision in favour of a steering or enabling role. Public management menghindarkan diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran nutamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada masyarakat.
5. A trans formed bureaucratic culture/ A change to entrepreneurial management culture. Public management mengubah diri dari budaya birokrasi.

Prinsip New Public Management (by Hood, 1991)

• Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan.
• Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya.
• Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan pada prosedur.
• Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar didalam sektor pelayanan publik.
• Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
• Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik.
• Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.

Tujuan Manajemen Publik

Tujuan dari Public Management adalah:

1. Menurut Rainey (1990): „public management aims to achieve skills and improve skills and improve accountability‟ Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien), pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
2. Menurut Graham & Hays (1991): “public managemen are concerned with efficiency,accountability,goal achlevement and dozen of other managerial and technical question”, Manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sector public lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis.
3. Tujuan umum New Public Management :Efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi sektor publik, Kualitas dan kuantitas out put sektor publik dan Pemerintahan yang berdaya hasil.

Kritik terhadap Penerapan NPM

Kritik Terhadap NPM :

1. Adanya perbedaan besar antara kekuatan pasar dan kepentingan masyarakat
2. Masyarakat dianganggap hanya sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan hakikatnya dari partisipasi.

Akibatnya :

1. Terjadi krisis identitas pada sektor publik,
2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,
3. Restrukturisasi hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam pelayanan publik. Di negara-negara berkembang NPM dipengaruhi oleh world bank, UNDP, IMF,OECD.

Masalah penerapan NPM dinegara berkembang:

1. NPM menerapkan mekanisme pasar atas kebijakan publik sehingga kurang tepat diterapkan dinegara berkembang karena pengalamnnya tentang ekonomi pasar masih sedikit,
2. Permasalahan privatisasi perusahaan-perusahaan publik,
3. Perubahan birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak hati-hati akan mengakibatkan korupsi,
4. Adanya permasalahan kelembagaan,
5. Adanya keengganan untuk berpindah kemodel pengontrakan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan penegakannya tidak kuat.

Materi selengkapnya dapat di download disini : New Public Management.pdf