KOMUNIKASI POLITIK DALAM KAJIAN ILMU POLITIK

A. Pendahuluan
Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat dimanapun dan kapanpun. Hal ini menggambarkan bahwa objek studi ilmu komunikasi adalah komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, titik perhatiannya mencakup komunikasi antarpribadi atau komunikasi langsung. Sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi, ilmu komunikasi saat ini lebih banyak tertuju pada media massa, baik cetak maupun elektronik. Dimana media alektronik berkembang sangat pesat, hal ini mempengaruhi model dan paradigma komunikasi, yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa ini erat kaitannya dengan komunikasi politik.
Studi komunikasi politik mencakup dua disiplin ilmu sosial, yaitu ilmu politik dan ilmu komunikasi (sumarno, 1989:30). Para ilmuan politik beranggapan bahwa komunikasi politik termasuk objek studi ilmu politik karena komunikasi politik merupakan fenomena yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Asumsi ini sama dengan para ilmuan sosial lainnya yang beranggapan bahwa komunikasi sosial merupakan gejala yang tak terpisahkan dari masyarakat.
Perkembangan studi tentang komunikasi politik masih langka. Karena pandangan kalangan ilmuan politik bahwa studi komunikasi politik merupakan objek yang secara tradisional telah menjadi garapan para ilmuan komunikasi. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena terkadang tidak masalah jika ada satu masalah diselesaikan menggunakan dua disiplin ilmu atau lebih.


B. Perkembangan Studi Komunikasi Politik
Istilah komunikasi politik masih relative baru dalam ilmu politik.Istilah ini mulai disebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond (1960:3-64) dalambukunya yang berjudul ThePolitics of the Development Areas. Menurut Almond definisi komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuan politik untuk memperbandingkan berbagai sistempolitik dengan latarbelakang budaya berbeda. Artinyasemuasistempolitik yang pernahada di dunia ini sekarangdan yang akan datang mempunyai persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh semua sistem politik. Seperti yang dikemukakan Almond terdapattujuhfungsi yang dilakukandalamsistempolitik, yaitu Sosialisasipolitik, Perekrutan, Artikulasiinteres (artikulasikepentingan), Agregasiinteres, Pembuatanaturan, Aplikasiaturan, dan Aturankeputusan hakim. Tulisan Almond menunjukkanbahwa ada kaitan antara fungsi politik dengan komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses yang menentukan keberhasilan fungsi-fungsi lainnya, sedangkan keberhasilan penyampaian pesan dalam setiap fungsi itu menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi yang bersangkutan
Almond menunjukkan dalam tulisannya bahwa sistem pemerintahan demokrasi dan non-demokrasi memerlukan komunikasi dengan masyarakat (rakyat), tetapi dalam sistem non-demokrasi melalui cara dan struktur yang berbeda. Konsep ini memunculkan istilah behavioralis, yaitu input atau masukan. Masukan bisa berasal dari masyarakat luas ataupun dari kalangan yang terbatas.
Sebelun tahun 1960, ilmu politik tidak mengenal istilah komunikasi politik. Studi yang ada, yaitu studi tentang tingkah laku pemilih, propaganda atau perang urat syaraf, perubahan attitude dalam proses komunikasi. Tingkah laku para pemilih dalam pemilihan umum menghasilkan pertanyaan penting sehubungan dengan studi voting behavior, adalah apa alasan seorang pemilih untuk memilih partai politik tertentu dalam pemilihan umum dan juga apa alasan pemilih tersebut mengubah pilihannya kepada partai politik lain.
Lazarsfeld dkk menyimpulkan bahwa kontak tatap muka adalah faktor penyebab terpenting dalam perubahan pilihan para pemilih. Sifat-sifat hubungan tatap muka langsung memungkinkan komunikasi untuk mendapat lebih banyak informasi dari opinion leaders. Dalam hal ini media massa memiliki peranan yang sangat penting. Kaitan antara media massa dengan tingkah laku pemilih dalam pemilu telah banyak dikaji oleh para penulis, terutama ilmuan komunikasi. Sidney Kraus dan Denis David (1976:49-124) berpendapat bahwa media massa memainkan peranan yang penting dalam kampanye pemilu. Mereka berpendapat dalam bukunya bahwa televisi yang berkembang pesat di AS semenjak tahun 1950-an telah berhasil menggeser kontak tatap muka sebagai saluran terpenting dalam penyampaian informasi pribadi.
Dengan membandingkan studi Lazarsfeld dkk yang diadakan tahun 1940dengan tulisan Kraus dan Denis terlihat bahwa teori penyebaran arus komunikasi menjadi kurang relevan dengan meningkatnya peranan televisi sebagai media massa. Daya tarik kuat yang dimiliki oleh televisi sebagai sarana hiburan membuat banyak pihak memanfaatkannya untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Menyadari pentingnya dampak televisi, tahun 1976 pemerintah Indonesia (departemen penerangan) bekerja sama dengan LRKN-LIPI dan East West Center mengadakan penelitian jangka panjang tentang dampak televisi bagi masyarakat Indonesia. Pemelitian tersebut telah menghasilkan sejumlah laporan penelitian yang telah dimanfaatkan oleh Departemen Penerangan dalam perumusan kebijakan.
Studi tingkah laku pemilih masih tetap merupakan studi yang menonjol dalam ilmu politik saat ini. Samuel C. Petterson, Jessica R. Adolino dan Kavin T. McGuire dalam makalahnya menyebutkan bahwa semenjak 1984-1985 sampai 1989-1990 bagain terbesar artikel yang masuk redaksi American Political Science mengenai politik Amerika yang berkaitan dengan studi tingkah laku. Studi tingkah laku pemilih berkaitan erat dengan studi dampak komunikasi dan studi attitude. Studi dampak komunikasi mempelajari dampak komunikasi terhadap cara berpikir dan tingkah laku orang yang bersangkutan.
Studi tentang propaganda dan perang urat syaraf meruakan salah satu unsur studi  komunikasi politik. Praktik propaganda pada hakikatnya adalah penyampaian pesan secara sistematis dan intensif oleh elit atau penguasa politik kepada masyarakat sehingga tujuan politik yang dianut dapat tercapai. Kajian propaganda telah berkembang pesat menjelang dan selama PD II. Studi komunikasi politik yang mengkaji propaganda politik tidak dapat dilakukan disetiap sistem politik karena propaganda politik mempunyai konotasi otoritarisme. Negar demokrasi tidak mengadakan propaganda politik, karena kajian tersebut tidak dapat diadakan disana. Hal ini menyebabkan langkanya studi propaganda politik setelah PD II. Propaganda politik merupakan senjata yang amat penting bagi rezim komunis.

C. Ciri Studi Komunikasi Politik dalam Ilmu Politik
Komunikasi politik dapat diartikan sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang dapat berlangsung dalam setiap lapisan masyarakat. Konsep komunikasi politik tumpang tindih dengan konsep lainnya dalam ilmu politik. Misalnya seseorang yang mempelajari sosialisasi politik tidak menyadari bahwa ia juga tengah mempelajari komunikasi politik. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah proses komunikasi. Proses sosialisasi politik yang merupakan transmisi nilai politik adalah sama dengan proses komunikasi nilai politik. Ada tiga ciri studi komunikasi politik dalam ilmu politik, antara lain :

1. Perhatian yang sama besarnya terhadap arus komunikasi keatas dan arus komunikasi kebawah.

2. Ketidakjelasan dan ketumpangtindihan konsep komunikasi politikdengan fungsi-fungsi sistem politik lainnya ataupun konsep-konsep yang lain seperti partisipasipolitik. Menurut cirri kedua ini, studi komunikasi politik adalah adanya pandangan yang mengatakan bahwa arus komunikasi politik merupakan arus dua arah, yaitu :

• Kebawah, yaitudaripenguasapolitik/pemerintahkerakyat

• Keatas, yaitudari rakyat kepenguasa politik/pemerintah.

3. Kurang menggunakan metode dan pendekatan yang biasa dipakai ilmu komunikasi dalam mengaji proses komunikasi.

Ilmu politik berkembang di negara Barat terutama di Amerika Serikat, maka itu tidak mengherankan pemikiran Barat yang liberalistis-demokratis sangat mewarnai teori dalam ilmu politik. Pengaruh pemikiran demokrasi di kalangan ilmuwan Barat menghasilkan teori-teori politik yang menganggap bahwa suara rakyat merupakan faktor penting dalam kehidupan politik. Inti demokrasi adalah peranan yang besar dari rakyat dalam menentukan para penguasa politik dan keputusan yang dihasilkan oleh para penguasa tersebut.  Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran tentang arus komunikasi dalam bentuk tuntutan dan dukungan ke atas, di samping arus ke bawah. Ada 2 indikator yang menunjukkan bahwa kajian ilmu komunikasi politik membahas arus ke atas, yaitu agregasi kepentingan dan partisipasi politik.

• Agregasi kepentingan merupakan salah satu fungsi universal yang dijalankan oleh setiap sistem politik. MenurutNimmo (1992:26) ada tiga indicator dalam komunikasi politik, yaitu politisi, komunikator profesional, dan aktivis. Bila kita memusatkan perhatian pada fungsi agregasi yang dijalankan oleh partai politik, kita dapat memahami bahwa sasaran terpenting yang ingin dituju oleh proses agregasi adalah penguasa politik atau pemerintah.

• Partisipasi politik adalah fenomena baru yang berkembang sejalan dengan perkembangan sistem demokrasi di berbagai pelosok dunia. Sistem demokrasi tidak akan berarti bila tidak ada partisipasi politik yang dijalankan oleh rakyat. Partisipasi politik dapat dianggap sebagai pra syaratbagi pertumbuhandemokrasi yang sehat.

Sistem demokrasi menginginkan agar parttsipasi politik diialankan oleh rakyat kebanyakan, bukan hanya oleh elit politik. Inilah alasan bagi yang berpendapat bahwa partisipasi politik menghasilkan masukan (input) yang diperlukan oleh penguasa politik dalam proses pengambilan keputusan. Untuk lebi menonjolkan aspek komunikasi politik pada studi ilmu politik perlu lebih banyak digunakan pendekatan yang biasa digunakan dalam dalam studi ilmu komunikasi. Pendekatan tersebut bercirikan 2 hal, yaitu :

• Analisi terhadap peran atau analisis isi (content analysis), yaitu teknik penelitian untuk menghasilkan gambaran yang objektif ,sistematik, dan komulatif dari isi kedalam komunikasi.

• Efektifitas komunikasi. Analisis isi sangat berkaitan dengan efektivitas komunikasi. Klapper (1965:98-99) menyebut media, content, dan source sebagai faktor-faktor yang yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Komunikasi politik bertujuan menghasilkan efektivitas komunikasi, yaitu diterimanya pesan komunikasi oleh komunikan dengan pemahaman yang lebih kurang sama dengan komunikator.

D. Komunikasi Politik: Kegiatan Politik dan Studi Ilmiah

Komunikasi sebagai politik sebagai kegiatan politik yang berkaitan erat dengan komunikasi sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah adalah kegiatan ilmiah yang mengkaji komunikasi politik sebagai salah satu kegiatan politik di dalam sistem politik. Jadi komunikasi politik dalam arti kegiatan politik merupakan objek atau masalah yang menjadi fokus perhatian studi komunikasi politik. Studi komunikasi politik bertujuan memahami dan menjelaskan kegiatan politik berupa komunikasi politik sehingga dunia akademis dan masyarakat awam memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai masalah tersebut.

Bentuk konkrit lainnya dari kegiatan komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang menjadi sasaran adalah para pejabat pemerintahan/politik. Di sini warga masyarakat bertindak selaku komunikator. Kegiatan seperti ini dapat berupa penyampaian protes atau tuntutan seperti yang seperti dilakukan oleh warga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia terhadap DPRD, DPR RI, pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah setempat.

Kepekaan para pejabat pemerintahan terhadap berbagai suara dan berita yang di muat di media massa juga dapat ditunjukkan oleh sikap pejabat-pejabat pemerintah yang amat memperhatikan pemberitaan di media massa. Misalnya saja para Menteri dan Gubernur yang mempunyai petugas yang selalu memantau pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan bidang tugas mereka masing-masing. Peningkatan frekuensi penggunaan komunikasi politik oleh rakyat merupakan pertanda peningkatan demokratisasi politik.