Kas Menganggur : Dilema Antara Penyerapan, Risiko dan Tuntutan Hukum

I.     Penyerapan Anggaran dan Kas Menganggur

Penyerapan anggaran rendah diindikasikan kementerian atau lembaga tersebut tidak berhasil melaksanakan keseluruhan program dengan baik. Penyebab hal tersebut dapat berupa :

a)      Proses penyerapan anggaran terhalang proses lelang dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pengadaan, berbagai macam proses dan prosedur harus dilampaui sehingga akan menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga.

b)      Proses penyerapan anggaran terancam oleh proses hukum apabila terjadi kerugian negara dan kesalahan dalam proses administrasi. Tidak heran banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) enggan untuk lulus dalam ujian pengadaan barang dan jasa karena tidak mau terlibat dalam proses hukum.

c)      Program yang berganti dari satu periode ke periode lain diindikasikan sebagai penghambat dalam proses penyerapan anggaran, sedangkan program yang terus-menerus dilaksanakan tanpa adanya penyelesaian akan mengindikasikan kinerja secara pelaksanaan yang kurang baik.

d)     Proses penyerapan anggaran terhambat DPRD dan Direktur Jenderal Anggaran kementerian keuangan masih memberlakukan mekanisme blokir atau bintang terhadap program yang ada dalam RKA-KL ataupun DIPA.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.03/PMK 05/2010, Kelebihan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Negara (KUN) melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo kas minimum (SKM). Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas bertujuan untuk :

a.       Mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari penempatan uang negara di bank sentral dan/atau bank umum, reverse repo dan/atau selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (capital gain) dari pembelian/penjualan SBN.

b.      Mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

Pada pasal 4 mengatur bagaimana jenis dan tata cara melakukan investasi terhadap kelebihan kas, meliputi :

a.       Penempatan uang negara pada bank sentral, dimana Bendahara Umum Negara (BUN)/kuasa BUN pusat dapat melakukan penempatan uang negara pada bank sentral.

b.      Penempatan uang negara pada bank umum.

c.       Pembelian SBN dari pasar sekunder.

d.      Reverse Repo.

Pengelolaan kelebihan kas pada pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam manajemen kas pemerintah. Secara umum ada beberapa tujuan utama manajemen kas pemerintah menurut beberapa praktisi/akademisi, yakni :

a.       Menghindari penyimpanan idle cash balance melalui keputusan pembayaran dan penerimaan kas yang tepat waktu, serta kemampuan peramalan cash-flow yang akurat.

b.      Memaksimalkan keuntungan idle cash & menghindari akumulasi simpanan pemerintah yang tidak mendapatkan imbal balik serta menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo pada sistem perbankan di bank sentral atau bank komersial.

c.       Mampu mengendalikan berbagai resiko diantaranya risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah.

d.      Memastikan bahwa kas yang cukup tersedia untuk membayar pengeluaran saat jatuh tempo dan meminjam hanya bila diperlukan dengan upaya meminimalkan biaya pinjaman pemerintah dan mampu menyediakan pendanaan bagi pengeluaran pemerintah atau pembayaran utang pemerintah tepat pada waktunya dan tidak ada keterlambatan.

II.  Risiko dan Tuntutan Hukum

Menurut pendidikan dan pelatihan Treasury Dealing Room Departemen Keuangan Republik Indonesia 2013 bidang manajemen resiko mengenai 4 macam jenis manajemen resiko, yakni :

a.       Manajemen resiko likuiditas, risiko likuiditas adalah risiko dimana bank tidak mampu memenuhi kewajiban financial yang jatuh tempo kepada nasabah dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

b.      Manajamen resiko tingkat bunga, merupakan potensi kerugian yang timbul akibat perubahan suku bunga dipasar yang berlawanan dengan dengan posisi yang dimiliki.

c.       Manajemen resiko nilai tukar asing, merupakan resiko perubahan nilai instrument keuangan, yang tercatat pada neraca akibat perubahan atau volatilitas nilai tukar.

d.      Manajemen resiko pasar, merupakan serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi , mengukur, memantau atau mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha yang diakibatkan posisi yang tercatat pada on dan off balance sheet karena pergerakan faktor pasar.

Selain dari jenis resiko dan upaya untuk mengatasinya, upaya pengendalian terhadap resiko internal juga telah diupayakan dengan cara berikut ini.

a.       Mencantumkan limit kerugian bagi setiap dealer yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan terhadap kelebihan kas.

b.      Melakukan pengaturan resiko secara ketat dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

c.       Seorang dealer tidak diperkenankan mengambil resiko diluar jabatannya, meskipun saat ini terbukti menguntungkan.

d.      Pemberian insentif dan remunisasi khusus yang besarnya akan ditentukan.

Resume by Celine Santoso

Daftar Pustaka :

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.