MANAJEMEN PINJAMAN LUAR NEGERI

I.       Definisi dan Prinsip Utang Luar Negeri

Menurut pasal 1 PP Nomor 10 Tahun 2011, utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persetujuan tertentu.

Prinsip-prinsip pengelolaan utang luar negeri menurut pasal 2 PP No. 10 Tahun 2011, yaitu adalah sebagai berikut.

a.   Transparan;

b.   Akuntabel;

c.    Efisien dan efektif;

d.   Kehati-hatian;

e.   Tidak disertai ikatan politik; dan

f.     Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

II.     Bentuk dan Sumber Utang Luar Negeri

Bentuk Utang luar negeri adalah :

a)   Pinjaman program atau tunai

b)   Pinjaman proyek atau kegiatan

Sumber utang luar negeri sesuai dengan pasal 7 PP No. 10 Tahun 2011 adalah

a)   Kreditur multilateral;

b)   Kreditur bilateral;

c)    Kreditur swasta asing; dan

d)   Lembaga pinjaman kredit ekspor.

III.    Penggunaan Utang Luar Negeri

Penggunaan utang luar negeri sesuai dengan pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 2011 adalah untuk:

a)   Membiayai defisit APBN;

b)   Membiayai kegiatan prioritas kementerian/lembaga;

c)    Mengelola portofolio utang;

d)   Diteruspinjamkan kepada pemerintahan daerah;

e)   Diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau

f)     Dihibahkan kepada pemerintahan daerah.

IV.    Definisi dan Tujuan pinjaman Program

Pinjaman program adalah pinjaman yang terkait dengan program yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pinjaman program ini dikaitkan dengan pemenuhan matriks kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemberi pinjaman dengan pemerintah.

Tujuan pinjaman progam adalah untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan matriks kebijakan dibidang kegiatan untuk mencapai MDGs (Millennium Development Goals) yaitu meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi, pemberdayaan masyarakat, kebijakan terkait dengan perubahan iklim (climate change), dan infrastruktur.

V.     Kebijakan Perencanaan Pinjaman Program

Kebijakan pemerintah tentang manajemen utang luar negeri, yaitu adalah sebagai berikut.

a)   Mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk membayar kembali pinjaman tersebut di masa yang akan datang.

b)   Mempertimbangkan kemampuan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah (pemda), maupun BUMN pelaksana kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman.

c)    Mencapai kemandirian dalam pendanaan pembangunan, yaitu dengan cara menurunkan porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan APBN.

d)   Pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Perencanaan pinjaman program melibatkan tiga peran dari pemerintah, yaitu:

a)   Kementerian keuangan, selaku pemegang otoritas pengelola keuangan negara.

b)   Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator dari para pengguna dana pinjaman program & sebagai partner dari kementerian keuangan.

c)    Kementerian-kementerian/lembaga atau pemerintahan daerah selaku calon pengguna dana pinjaman program.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional No.5 Tahun 2006 pasal 11 yang mengatur prosedur pengajuan pinjaman program sebagai berikut.

a)   Berdasarkan kebutuhan pinjaman program yang disusun oleh Menteri Keuangan, menteri melakukan koordinasi dengan menteri pada Kementerian Negara/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN untuk mengusulkan kebijakan pemerintahan di bidang tertentu yang akan didukung dengan pinjaman program.

b)   Rencana kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud         pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).

VI.    Pelaksanaan Pinjaman Program

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit : Jumlah, Peruntukan, Hak dan Kewajiban serta

Ketentuan dan Persyaratan.

Kreditur Pinjaman program selama ini adalah :

a)   Pinjaman Program World Bank

Pinjaman program ini berbentuk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), CC-DPL (Climate Change Development Policy Loan), BOS-KITA (Bantuan operasional sekolah-Knowledge Improvement for Transparency and Accountability), IDPL (Infrastructure Development Policy Loan), DPL (Development Policy Loan) dan Local Government And Decentralization Project 7914-ID.

b)   Pinjaman Program Asian Development Bank (ADB)

Pinjaman program ADB antara lain IRSDP-SP3 (infrastructure Reform Sector Development Program-Subprogram 3) dan Loan No.2563-INO (Countercyclical Facility Support Program).

c)    Pinjaman Program Jepang (Japan International Cooperation Agency-JICA)

JICA ini memiliki program berupa DPL-7 (The Seventh Development Policy Loan) dan CCPL (Climate Change Program Loan).

d)   Pinjaman Program Prancis (L’Agence Francaise de Development-AFD)

AFD di Indonesia berfokus pada perlindungan“Barang Publik Global” yaitu memerangi perubahan iklim, Meningkatkan efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan, Melestarikan keanekaragaman hayati dan Memerangi Penyakit baru dan menular.

VII.  Permasalahan Pinjaman Program

a)   Permasalahan Biaya-biaya Pinjaman

Permasalahan ini timbul karena masih kurang kritisnya para negoisiator pemerintah terhadap isi perjanjian penarikan pinajaman program, yang mana bargaining power yang rendah sehingga pihak kreditur dapat memaksakan berbagai macam biaya tambahan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Hal ini dapat berupa commitment fee, tied loan, biaya bunga dan biaya di muka.

b)   Resiko Depresiasi

Tingkat depresiasi rupiah sangat bergantung pada jenis valuta yang dijadikan denominasi. Pinjaman pemerintah tidak hanya berdenominasi rupiah, tapi juga dalam mata uang asing seperti euro, dolar, yen dan pundsterling.

c)    Penyerapan pinjaman yang belum optimal

Faktor penyebab rendahnya penyerapan pinjaman antara lain Adanya Perbedaan ketentuan, Kurangnya persiapan pengelolaan proyek, Keterlambatan / belum ada alokasi dana pendamping, Pilihan kreditur yang tidak banyak, Pengawasan dan koordinasi pelaksana kegiatan belum optimal.

VIII.       Solusi Pinjaman Program

a)   Mengupayakan kesamaan ketentuan mekanisme pelaksanaan proyek diantara para kreditur.

b)   Mengupayakan kesamaan ketentuan antara kreditur, pinjaman, dan pelaksanaan kegiatan.

c)    Menuntut kreditur agar menurunkan atau menghilangkan berbagai macam biaya pinjaman.

d)   Mengupayakan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan penyediaan dana pendamping, dana pinjaman, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

e)   Mengoptimalkan sistem pengawasan internal (SPI) pelaksanaan kegiatan dan peningkatan koordinasi diantara kementerian.

Resume by Celine Santoso

Daftar Pustaka :            

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.