MANAJEMEN PINJAMAN PROYEK

I.            Definisi

Pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barangdan/atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barangdan/atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

II.         Bentuk Pinjaman Proyek

Beberapa bentuk pinjaman proyek yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia hingga tahun 2011 dari sumber dana maupun dari sisi persyaratan antara lain :

a.      Dari sisi Sumber Dana

·         Pinjaman multilateral, yaitu pinjaman dari badan-badan internasional, misalnya World Bank, ADB, IDB dan IMP.

·         Pinjaman Bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari negara lain

·         Pinjaman Sindikasi yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) internasional dengan dikoordinasikan oleh satu bank/LKBB yang bertindak sebagai pemimpin sindikasi.

b.      Dari Sisi persyaratan Dana

·         Pinjaman lunak, bertujuan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain jangka waktu pengembalian pinjaman selama 25 tahun atau lebih, masa tenggang pembayaran pokok pinjaman selama 7-10 tahun, tingkat bunga pinjaman berkisar 2%-3%, dan dalam pinjaman yang diberikan terdapat unsur hibah sebesar 25% atau lebih.

·         Pinjaman semi lunak, yakni pinjaman yang waktu pengembalian pinjaman yang lebih singkat dibandingkan pinjaman lunak. Biasanya pinjaman semilunak berupa FKE (fasilitas kredit ekspor) dan PISA (purchase installment sale agreement).

·         Pinjaman komersial, merupakan pinjaman yang diterima dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar uang dan pasar modal internasional. Jumlah pinjaman ini umumnya berjumlah besar. Termin peminjaman lebih singkat dan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman lain.

                                           

III.       Motivasi Pinjaman Proyek

a.      Motivasi bagi negara pendonor

·         Kepentingan politik.

·         Alasan militer.

·         Alasan ekonomi.

·         Alasan moral.

b.      Motivasi bagi negara penerima donor

·         Alasan praktis dan konseptual yang bersifat ekonomis.

·         Alasan politik.

IV.      Prosedur Pinjaman Proyek

Langkah-langkah pinjaman proyek adalah sebagai berikut.

a.      Pengajuan usulan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri.

b.      Penetapan pledge pinjaman (konteks CGI).

c.       Pendatanganan loan agreement

d.      Alasan pinjaman dan kontrak pelaksanaan proyek.

e.      Penerusan pinjaman.

V.        Penggunaan dan Penatausahaan Pinjaman Proyek

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyusunan proyek/program yang didanai dari pinjaman/hibah luar negeri antara lain :

a.      Kebutuhan impor barang/jasa yang besar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri.

b.      Proyek yang didanai akan memperbesar kapasitas nasional.

c.       Peningkatan kemampuan produsen dalam negeri agar mampu bersaing dengan produsen dari luar negeri.

VI.      Permasalahan Pengelolaan Pinjaman Proyek

Berbagai permasalahan timbul dari pinjaman proyek, antara lain :

a.      Negative net transfer. Transfer negatif ini terjadi akibat penarikan utang luar negeri pada pinjaman proyek lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan pembayaran kembali utang luar negeri beserta bunganya.

b.      DSGE (Increasing debt service to government expenditure. Makin besar kewajiban pemerintah melakukan pembayaran kembali utang luar negeri beserta bunganya, makin berkurang kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan sehingga kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.

c.       High borrowing cost.

d. Low absorptive. Daya serap pinjaman yang rendah menciptakan masalah yaitu peningkatan commitment fee yang harus dibayar berdasarkan presentase atas pinjaman yang belum dicairkan biaya penyelenggaraan proyek secara keseluruhan makin besar, pemanfaatan secara social dari proyek menjadi hilang sama sekali, kualitas pekerjaan yang dibawah standar karena didorong waktu yang mendesak serta kemungkinan terjadinya kegagalan dalam penyelesaian proyek akibat penundaan proyek.

e.    Koordinasi antar lembaga tidak terpadu. Pinjaman proyek merupakan pinjaman yang diusulkan dari masing-masing departemen/kementerian dan lembaga lainnya. Namun, usulan atas proyek yang hendak dilaksanakan bersumber dari pinjaman tidak bisa dilaksanakan tanpa koordinasi dan kerjasama dengan pihak departemen lainnya.

Resume by Celine Santoso

Daftar Pustaka :

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.