MANAJEMEN PENYERAPAN ANGGARAN

I.      Pengertian dan Fungsi Anggaran

Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting (Mardiasmo, 2009), yaitu :

a.      Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menggerakan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b.      Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas.

c.       Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

Fungsi utama anggaran, yaitu :

a.      Alat perencanaan

Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

b.      Alat pengendalian

Anggaran digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas.

c.       Alat kebijakan fiskal

Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d.      Alat politik

e.      Alat koordinasi dan komunikasi

f.        Alat penilaian kinerja

g.      Alat motivasi

h.      Alat menciptakan ruang publik

II.    Kondisi Penyerapan Anggaran Indonesia

Untuk Pemerintah Daerah, faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, adalah sebagai berikut.

a.      Lemahnya perencanaan anggaran. Perencanaan yang dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.

b.      Lamanya proses pembahasan anggaran. Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya tarik ulur kepentingan. Tarik ulur ini efeknya juga menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak tepat sasaran.

c.       Lambannya proses tender. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dna standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang.

d.      Ketakutan menggunakan anggaran. Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi pendanaan untuk pembangunan menjadi stagnan.

Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran seringkali berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa, antara lain :

a.      Kegiatan dilaksanakan pada tahap akhir tahun anggaran sehingga realisasi keuangan masih berupa uang muka.

b.      Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada panitia lelang menyebabkan proses pelelangan harus mengikuti ketersediaan tim/panitia lelang. Hal ini mempengaruhi keterlambatan penetapan pemenang yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

c.       Adanya perubahan jenis barang yang akan diadakan, sementara dokumen perubahannya juga terlambat.

d.      Adanya keterlambatan penetapan panitia lelang karena terbatasnya SDM yang telah bersertifikat dan adanya keengganan untuk mau terlibat menjadi anggota panitia.

III.  Akibat Penyerapan yang Rendah dan Solusinya

Penyerapan anggaran yang rendah akan menyebabkan kerugian bagi perekonomian, diantaranya :

a.      Rendahnya efek berganda dalam perekonomian nasional

Rendahnya pertumbuhan ekonomi berefek pada rendahnya penciptaan lapangan kerja sehingga angka kemiskinan sulit diturunkan. Stimulus yang sangat diharapkan untuk membantu perekonomian adalah belanja barang dan belanja modal pemerintah.

b.      Anggaran yang dikeluarkan pemerintah menjadi sia-sia

Dalam mempersiapkan anggaran, pemerintah telah memperhitungkan defisit anggaran yang kemudian dibiayai melalui utang. Jika utang sudah cair, adanya commitment fee yang harus ditanggung pemerintah. Jika anggaran tidak segera digunakan, pemerintah tetap dibebani commitment fee tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan penyerapan anggaran yang cenderung terakumulasi pada akhir tahun, diperlukan langkah-langkah antisipasi, antara lain :

a.      Perumusan pola ideal penyerapan belanja sesuai dengan sifat masing-masing belanja.

b.      Perumusan mekanisme revisi dokumen anggaran yang lebih fleksibel.

c.       Perumusan sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

d.      Penyempurnaaan sistem dan prosedur pembayaran maupun pencairan dana.

e.      Penjagaan kekonsistensian dalam melaksanakan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

f.        Penjaminan keterkaitan penggunaan anggaran dengan pencapaian kinerja.

g.      Pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang konsisten.

h.      Adanya aturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang fleksibel, yang memungkinkan pelaksanaan pad awal tahun anggaran.

i.        Adanya penghargaan atau hukuman bagi instansi atau pemerintahan daerah yang baik/buruk dalam penyerapan anggaran.

Resume by Celine Santoso

Daftar Pustaka :

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.