SURAT UTANG NEGARA

I.             Definisi Surat Utang Negara

Dalam UU No.24 tahun 2002, Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa suarat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

SUN diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran dan mengelola portofolio utang negara.

Peranan pasar SUN sangat strategis, artinya tingkat keuntungan dari SUN sebagai instrumen keuangan yang bebas resiko, dipergunakan oleh pelaku pasar sebagai acuan atau referensi dalam menentukan keuntungan suatu investasi atau asset keuangan lain. Dengan demikian, peranan pasar SUN secara teratur dan terencana diperlukan untuk membentuk suatu tolak ukur yang dapat dipergunakan dalam menilai kewajaran suatu harga asset keuangan atau surat berharga.

Dari sisi Mobilisasi dana masyarakat melalui mekanisme APBN, penggunaan SUN secara professional dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Disamping itu, pengelolaan SUN secara baik dapat mengurangi kerugian negara yang ditimbulkan oleh berbagai resiko keuangan dalam portofolio utang negara. Melalui mekanisme APBN, dengan sendirinya akan terselenggara pengawasan langsung oleh publik.

II.           Jenis Surat Berharga

Surat berharga negara dapat dipisahkan dalam beberapa jenis (DJPU,2010), yaitu :

a.       Obligasi bunga tetap (fixed rate bonds-FR)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon tersebut dibayarkan setiap enam bulan sekali dan dapat diperdagangkan&dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

b.      Obligasi Ritel Indonesia (ORI)

ORI adalah oblihasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga Indonesia melalui agen penjual pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon tersebut dibayarkan sebulan sekali dan dapat diperdagangkan&dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

c.       Obligasi tanpa bunga (zero coupon-ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Zero coupon dapat diperdagangkan&dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

d.      Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds-VR)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 bulan dan dapat diperdagangkan&dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

e.       Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. SPN dapat diperdagangkan&dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

f.        Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Kupon Surat utang pemerintah kepada Bank Indonesia dibayarkan secara periodik setiap enam bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga.

g.       Surat Berharga Syarian Negara (SBSN)

SBSN dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

h.      Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia.

III.        Resiko Surat Utang Negara

Penerbitan SUN mengandung beberapa resiko (Cahyana,2004), diantaranya adalah :

a.       Resiko kesinambungan fiskal

Nilai utang negara yang besar berpotensi membahayakan kesinambungan anggaran pemerintah.

b.      Resiko nilai tukar

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mengakibatkan tambahan beban pembayaran pokok utang dan bunga.

c.       Resiko pertumbuhan tingkat bunga

Resiko akibat perubahan tingkat bunga dapat terjadi apabila pemerintah menerbitkan SUN pada saat kondisi pasar sedang memburuk, yang ditandai oleh kenaikan suku bunga secara tajam sehingga biaya utang menjadi lebih tinggi.

d.      Resiko pembiayaan kembali

Pelunasan SUN yang jatuh tempo dengan volume yang cukup besar dapat mengakibatkan timbulnya resiko berupa lebih tingginya biaya peminjaman baru.

e.       Resiko fungsional

Resiko kegagalan terjadi jika operasional pengelolaan SUN tidak secara baik dilakukan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi kelembagaannya, antara lain kelengkapan prosedur operasi baku (SOP), sistem pengelolaan resiko dan sistem informasi manajemen.

Menurut Harinwo (2004), strategi jangka pendek dan menengah pengelolaan SUN pada saat ini adalah menurunkan refinancing risk, memperpanjang rata-rata jangka jatuh tempo SUN, menyeimbangkan struktur jatuh tempo portofolio SUN sehingga selaras dengan perkembangan anggaran negara dan daya serap pasar, serta mengembangkan dan meningkatkan likuiditas pasar sekunder SUN sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan biaya pinjaman.

Resume by Celine Santoso

Daftar Pustaka :

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.